Registrasi dan Pelabelan Produk Pangan di Negara-Negara ASEAN

Pelabelan merupakan sarana bagi produsen pangan memberikan informasi produknya pada konsumen. Dalam perkembangannya, munculnya beragam produk pangan dan kemajuan teknologi menjadikan label sebagai sarana penting komunikasi antara produsen dan konsumen, baik tentang informasi produk maupun promosi. Pelaku industri pangan pun berinovasi dengan berbagai desain label kemasan dan pemberian infomasi yang menarik. Pentingnya pelabelan menjadikan regulasi tentang label perlu diterapkan guna menjaga persaingan bisnis yang adil dan melindungi kesehatan konsumen.

 

“Persayaratan umum terkait pelabelan produk pangan di ASEAN telah dibuat oleh Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG) dan dicanangkan oleh ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) sejak 2005,” tutur Direktur Standardisasi Produk Pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI, Drs Tepy Usia, M.Phill, PhD. dalam Workshop: ASEAN Regulatory Requirements and ASEAN Harmonisation di Jakarta pada Desember 2017 lalu. Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah menerapkan kewajiban pelabelan produk pangan melalui peraturan yang dikeluarkan Badan POM sehingga yang perlu dilakukan sekarang adalah mengadopsi panduan pelabelan antara negara-negara ASEAN yang terdapat dalam ASEAN Common Principles and Requirement for Labelling of Prepackaged Food (ACPRLPF). Seperti pada peraturan pelabelan dalam negeri, ACPRLPF bertujuan sebagai media perlindungan bagi konsumen dan menfasilitasi kondisi perdagangan yang adil.

Pelabelan produk pangan menurut ACPRLPF wajib menyantumkan delapan hal, yaitu nama produk pangan, daftar ingridien, isi bersih dan berat tuntas, nama produsen dan alamat, asal negara, nomor lot, saran penyimpanan dan umur simpan, serta petunjuk penggunaan atau penyajian. Nama produk pangan harus mengindikasikan bahan sebenarnya dari pangan dan disebutkan secara spesifik di mana peraturan tentang nama ini telah dikembangkan oleh standar Codex. Adapun untuk ingridien, perlu disebutkan ingridien yang bersifat hipersensitif seperti sereal mengandung gluten, crustacea dan produk turunannya, telur dan produk telur, ikan dan produk ikan, dan lain sebagainya. Di samping itu, ada pula infomasi tambahan yang perlu dicantumkan, misalnya keterangan untuk produk pangan hasil radiasi.

Selain pelabelan, peraturan registrasi produk pangan juga menjadi hal penting yang perlu dicermati oleh para pelaku industri untuk ekspansi produk-produknya ke negara lain, khususnya di Asia Tenggara. South East Asia Core SARA Manager PT Mondelez Indonesia, Soepraba Setyarini menjelaskan bahwa masing-masing negara ASEAN mempunyai peraturan registrasi yang berbeda. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa tidak semua negara mewajibkan registrasi produk pangannya. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada kewajiban penyantuman tanda registrasi pada kemasan, masa berlakunya sertifikat registrasi, perlunya pembaharuan, dan perlunya registrasi ulang karena pembaharuan atau perubahan produk.

 

Tabel 1. Informasi umum registrasi produk pangan di beberapa negara ASEAN

	Indonesia	Malaysia	Brunei Darussalam	Filipina	Thailand	Vietnam	Singapura
Product registration mandatory?	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Mandatory to place registration# on pack?	Yes	NA	No	No	Yes	Yes*	No
Validity to registration certificate?	5 tahun	NA	Tidak ada batas berlaku	5 tahun	Tidak ada batas berlaku	3 -5 tahun	NA
Need to renew?	Yes	NA	NA		NA	Yes	NA
Change registration# after renew?	No	NA	NA	NA	NA	Yes*	NA
Need to re-register if any amendment?	Yes	NA	Yes	Yes	Yes, hanya untuk reformulasi	No	NA
Change registration# after amendment?	No	NA	NA	NA	Yes	No	NA

*dalam transisi, akan ada perubahan dalam waktu dekat

Sumber: Soepraba (2017)

 

Selain prinsip umum dalam registrasi, Rini mengungkapkan bahwa lama waku registrasi juga berbeda untuk negara satu dengan lainnya. Misalnya di Brunei Darussalam, semua jenis registrasi produk pangan membutuhkan waktu 5 minggu. Hal tersebut berbeda dengan Indonesia di mana lama waktu registrasi tergantung dari jenis registrasi yang diajukan, contohnya registrasi produk baru dengan klaim membutuhkan waktu 6 bulan, registrasi produk baru tanpa klaim membutuhkan waktu 4 bulan, registrasi perubahan produk dengan klaim membutuhkan waktu 3,5 bulan, dan registrasi perubahan produk tanpa klaim membutuhkan waktu 2,5 bulan. Lebih jelasnya dapat dibaca di Tabel 2.

 

Tabel 2. Lama waktu registrasi produk pangan di beberapa negara ASEAN

Negara	Tipe registrasi	Lama waktu
Indonesia	New Product with Claim	6 bulan
	Amendment Product with Claim	3.5 bulan
	New product non-claim	4 bulan
	Amendment Product Non-claim	2.5 bulan
Brunei Darussalam	All product registration	5 minggu
Filipina	Initial, Local and Imported (Low, Medium and High Risk)	5 bulan
	Renewal, Local and Imported (Low, Medium and High Risk)	5 bulan
	Initial and Renewal, Export (Low, Medium and High Risk)	4 bulan
	Amendment	2 bulan
Thailand	General product registration (exc. Functional food)	3 minggu
Vietnam	Products with Nutrition Claims (Submission in VFA Hanoi)	13 minggu
	Local Products (Submission in plant location)	7 minggu
	Import Products (Submission in VFA Hanoi)	13 minggu
	Artwork Design Changes (no change to ingredient)	1 bulan

Sumber: Soepraba (2017)

Lebih jauh, Ia menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh pihak industri dalam registrasi produk pangannya. Baik untuk produk lokal maupun impor, dokumen-dokumen dibuat oleh masing-masing departemen dalam perusahaan, misalnya dokumen tentang formula produk, sertifikat analisis, sertifikat halal, dan nama produk. Beberapa produk juga memerlukan dokumen dari pemerintah, misalnya untuk produk impor yang masuk ke Indonesia dan Filipina (Gambar 1). 

            Dari penjelasan sebelumnya, dapat diketahui beragam tantangan terkait regulasi registrasi dan pelabelan produk pangan di ASEAN yaitu lamanya waktu registrasi produk, perlunya pengembangan formulasi untuk memenuhi syarat bahan tambahan pangan yang diijinkan, adanya beberapa dokumen yang sebenarnya diperlukan untuk tujuan yang mirip, persetujuan dengan pemangku kepentingan di negara tujuan, kegiatan survei post market, dan permintaan antara dokumen asli dalam bentuk cetak atau digital. 

Gambar 1. Dokumen yang perlu disiapkan untuk registrasi produk pangan di beberapa negara ASEAN

Declaimer: Artikel ini sebelumnya telah terbit di Majalah Foodreview Indonesia. Lebih lengkapnya silakan kunjungi www.foodreview.co.id atau email: langganan@foodreview.co.id