Pangan dan Wisata Halal, Industri Menjanjikan Masa Depan

Industri pangan merupakan industri penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar pada sektor industri nonmigas di kuarter ke-3 tahun 2017 sebesar 35% atau naik 2% dari tahun 2016 yang sebelumnya pada angka 32%. Hal tersebut tentu tidak akan terwujud tanpa kerjasama yang baik antar industri, pemerintahan serta konsumen sendiri.

Berdasarkan data dari Bank Dunia, Indonesia memiliki populasi masyarakat muslim mencapai 80% atau sekitar 200 juta dari 261,1 juta masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat pertama populasi muslimnya. Tetapi, sebuah penelitian terbaru menujukkan bahwa di tahun 2050, Indonesia tidak lagi menjadi negara dengan populasi muslim nomor satu bahkan turun hingga peringkat ke 3. Peringkat pertama dan kedua secara berturut-turut ditempati oleh India dan Pakistan dengan jumlah populasi sekitar 310 juta atau sekitar 11,2% total populasi dunia (Tabel 1).

Tabel 1. Daftar 10 Negara dengan Populasi Muslim terbesar 2010 dan 2050

No	Negara	Populasi Muslim Tahun 2010	% Populasi Muslim di Dunia Tahun 2010	No	Negara	Populasi Muslim Tahun 2050	% Populasi Muslim di Dunia Tahun 2050
1	Indonesia	209,120,000	13,1%	1	India	310,660,000	11,2%
2	India	176,200,000	11,0	2	Pakistan	273,110,000	9,9
3	Pakistan	167,410,000	10,5	3	Indonesia	256,820,000	9,3
4	Bangladesh	134,430,000	8,4	4	Nigeria	230,700,000	8,4
5	Nigeria	77,300,000	4,8	5	Bangladesh	182,360,000	6,6
6	Mesir	76,990,000	4,8	6	Mesir	119,530,000	4,3
7	Iran	73,570,000	4,6	7	Turki	89,320,000	3,2
8	Turki	71,330,000	4,5	8	Iran	86,190,000	3,1
9	Aljazair	34,730,000	2,2	9	Irak	80,190,000	2,9
10	Moroko	31,930,000	2,0	10	Afganistan	72,190,000	2,6
Subtotal		1,053,010,000	65,8	Subtotal		1,701,070,000	61,6
Subtotal untuk sisa dunia		546,700,000	34,2	Subtotal untuk sisa dunia		1,060,410,000	38,4
Total Dunia		1,599,700,000	100,0	Total Dunia		2,761,480,000	100,0

Sumber: GAPMMI (2018)

 

Hal tersebut tentu tidak dapat terjadi tanpa dasar. Ketua Komite Kebijakan Publik dan Hubungan Lembaga Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Doni Wibisono mengatakan bahwa data tersebut adalah hasil daripada perilaku konsumen yang didominasi oleh generasi milenial yang menghabiskan lebih banyak pengeluaran pada sektor wisata halal.

“Jadi, memang bukan lagi pada sektor makanan dan minuman. Tetapi pada sektor wisata halal yang tentu didukung dengan semakin mudahnya teknologi dan jangkauan untuk menuju suatu tempat wisata, Tetapi, dengan begitu seharusnya kita bisa memanfaatkan keadaan dengan bekerja sama yang baik dengan kepariwisataan,” jelas Doni dalam  seminar Italy-Indonesia Halal Food Products: Requirements and Regulations yang diselenggarakan di Jakarta pada 8 Februari 2018.  

Selain faktor wisata halal, lebih lanjut Doni juga menuturkan bahwa merosotnya Indonesia pada data tersebut juga akan dipengaruhi oleh industri pangan Indonesia yang terlalu terlena dengan kondisi yang terjadi saat ini. Karena industri pangan khususnya untuk produk halal masih didominasi Indonesia saat ini, menjadikan Indonesia tidak terpacu untuk lebih mengembangkan dan berdaya saing dengan negara-negara lain di luar sana. Akibatnya, seperti pada data tersebut, Indonesia digeser oleh dua negara, yaitu India, dan Pakistan yang pertumbuhan industrinya mulai melaju kencang. “Kita terlalu terlena dan dimanjakan dengan data saat ini bahwa kita adalah negara dengan muslim tertinggi. Padahal negara-negara tetangga sudah menyiapkan banyak strategi untuk dapat mengambil alih pasar. Apalagi didukung wisata halal yang memudahkan akses-akses travelling dan mencicipi makanan halal bagi generasi milenial,” ungkapnya.

Menurutnya, sudah saatnya industri pangan mulai membuat strategi dengan bekerjasama dengan industri kepariwisataan agar pasar halal Indonesia tetap stabil dan dapat terus meningkatkan produksi industri pangan. Terkait dengan produk halal di Indonesia, Doni menjelaskan bahwa beberapa produk yang paling banyak mendominasi adalah flavor, seasoning, dan restoran berdasarkan data dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) seperti yang tertera pada Tabel 2.

 

Tabel 2. Kategori produk halal Indonesia yang telah terdaftar di LPPOM MUI

No	Kelompok Produk	Jumlah (%)
1	Flavor, Seasoning, dan Wewangian	21.397
2	Restoran	7.692
3	Spices, Seasoning, dan Condiments	2.542
4	Snack	2.530
5	Minuman, dan Bahan Minuman	2.198
6	Kosmetik	2.007
7	Lainnya	1.993
8	Daging dan Produk olahan daging	1.600
9	Tanaman dan produk olahan tanaman	1.574
10	Ekstrak	1.565
11	Minyak, lemak, dan produk olahan	1.524

Sumber: GAPMMI, 2018

 

Untuk pengajuan sertifikasi halal sebelum Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, proses pengajuan dilakukan dengan mengajukan dokumen terkait pada LPPOM MUI yang kemudian akan diaudit dan dilaporkan pada majelis ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan fatwa dan LPPOM MUI dapat mengeluarkan sertifikat halal. Namun, setelah pengesahan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal proses sertifikasi produk halal akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berbeda dengan LPPOM MUI, BPJPH memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga halal di luar negeri sehingga kegunaannya sangat menguntukan bagi industri pangan khususnya. Kendati demikian, masih banyak pula pelaku industri yang resah akibat beredarnya isu yang menyatakan bahwa sertifikat halal tidak berlaku.

“Adanya kabar hoaks mengenai tidak berlakunya sertifikat halal MUI ini tentu meresahkan banyak pihak. Padahal, sesuai dengan UU 33 Tahun 2014 pasal 58 sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum UU 33 tahun 2014 berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal terebut berakhir serta pada pasal 59 yang menyatakan Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan,” tuturnya.

Gambar 1. Alur proses pengajuan sertifikasi halal BPJPH (Sukoso, 2018)

 

Serupa dengan Doni, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Prof. Ir. Sukoso., M.Sc, Ph.D yang mengatakan bahwa, masyarakat, pelaku indutri tidak perlu khawatir dengan sertifikat hala MUI yang masih memiliki masa berlaku. Karena hal tersebut masih dapat digunakan sampai habis masa waktunya seperti tertuang pada pasal 58. Sukoso juga menambahkan, terbentuknya BPJPH dalam sertifikasi halal ini tetap akan bersinergi dengan MUI dan lembaga pemeriksa halal (LPH). 

“Kita tentu akan saling bersinergi satu sama lain. Pengajuan yang diberikan pada BPJPH akan kami teruskan pada LPH dan MUI untuk menerima fatwa yang kemudian akan kami terima dan rundingkan kembali untuk penerbitan sertifikat dari pihak pemohon,” pungkasnya.

Proses sertifikasi halal BPJPH yang bersinergi dengan MUI dan LPH akan memakan waktu hingga sekitar 1,5 bulan tergantung pada beberapa kondisi dari para pemohon maupun pihak BPJPH sendiri seperti pada Gambar 1.

Declaimer: Artikel ini sebelumnya telah terbit di Majalah Foodreview Indonesia. Lebih lengkapnya silakan kunjungi www.foodreview.co.id atau email: langganan@foodreview.co.id